-->

TOP-LEFT ADS

Rabu, 14 Desember 2016

Puluhan Proyek Molor, DPRD Minta BPK Lakukan Audit Investigasi

Loading...
NASIONAL.INFO - DPRD DKI Jakarta geram terkait molornya puluhan proyek di bawah tiga SKPD Pemprov DKI, yakni Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, pembangunan puluhan proyek rusun, sekolah dan rumah sakit tahun anggaran 2016 ternyata tidak tepat waktu, alias molor dari perjanjian awal.

Menurut Taufik, pembangunan puluhan unit gedung yang terdiri dari sejumlah rusun, rumah sakit, dan sekolah tersebut, mestinya selesai pada tutup buku tanggal 15 Desember.

“Ini jelas ada yang tidak beres. Kalau dilihat dari kondisi lapangan ini sulit terwujud (rampung), terakhir kan harus selesai tanggal 15 Desember besok,” kata Taufik kepada wartawan di gedung DPRD DKI (Selasa, 13/12).

“Banyak kontraktor yang mengajukan perpanjangan waktu hingga 50 hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini tidak gampang, mentang-mentang ada celah, lantas minta tambahan waktu seenaknya,” kata Taufik sambil menunjukkan bukti data puluhan proyek yang molor tersebut.

Taufik mengungkapkan, masing-masing proyek ada yang baru mencapai 75 sampai 90 persen.

“Kenapa mereka bisa molor dari target. Ini kan merugikan masyarakat. Sesuai aturan kontraktor yang melakukan wanprestasi harus dikenakan penalti,” papar Taufik soal puluhan proyek besar yang menggunakan anggaran triliunan rupiah tersebut.

Untuk itu, kata Taufik, pihaknya akan berkirim surat dan mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh.

“Kami akan minta BPK untuk melakukan audit investigasi, kenapa proyek APBD 2016 itu tidak kelar pada tahun ini, ada apa sebenarnya,” tegas Taufik.

Dengan begitu, menurut Ketua DPD Gerindra DKI ini, dari hasil pemeriksaan nanti akan terungkap di mana titik kesalahannya, apakah pada proses lelang atau pelaksanaan.

“Pokoknya, kontraktor yang molor kerja harus di-black list, tahun depan dilarang ikut lelang lagi. Kalau tidak begini, tidak akan ada efek jera bagi kontraktor yang lalai, ini masalah serius karena menyangkut infrastruktur layanan kepada warga Jakarta. Jadi ini dalam rangka menyelamatkan kebutuhan masyarakat,” pungkas Taufik. [ipk] | RMOL
Loading...
Back To Top