Loading...
NASIONAL.INFO - Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) Rico Sinaga menilai, wajar jika saat ini banyak orang menginginkan Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera dijebloskan ke penjara.
Pasalnya, menurut Rico, keinginan banyak orang agar Ahok dipenjara bukan semata-mata dia berstatus terdakwa kasus penistaan agama dengan ancaman hukuman diatas lima tahun.
Namun, kata dia, Ahok memang layak dibui lantaran terseret sejumlah kasus dugaan korupsi di Pemprov DKI. Bahkan diantaranya sudah ditangani aparat penegak hukum.
"Sebut saja kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras, pembelian lahan Rusun Cengkareng, Reklamasi Teluk Jakarta serta penyalahgunaan dana CSR (corporate social responsibility)," kata Rico kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (24/12/2016).
Bahkan, yang terbaru Ahok nyaris mengemplang keuangan daerah hingga Rp 479 miliar karena ngotot membeli lahan eks Kedubes Inggris. Padahal faktanya lahan tersebut milik pemerintah pusat yang disewakan kepada Kedubes Inggris sejak 1961 silam.
Tragisnya, dari sederet kasus hukum yang mencuat, Ahok seolah selalu berupaya memberikan kesan kepada masyarakat bahwa ia tidak mengetahui sama sekali terjadinya kongkalikong antara oknum di Pemprov dengan pihak penjual lahan.
Atas kejadian tersebut, Ahok pun dengan gegap gempita akhirnya memecat para anak buahnya atas tudingan maling.
"Strategi Ahok berusaha 'main cantik' agar tampak selalu bersih di masyarakat," ungkap Rico.
Disisi lain, lanjut Rico, apabila kemarin PDI Perjuangan mengusung Djarot Saiful Hidayat menjadi calon gubernur DKI, maka kemungkinan besar dapat meraup suara mayoritas.
"Sayangnya PDI Perjuangan malah melirik Ahok yang bukan kader sendiri serta memiliki resistensi besar dan terakhir, mulut Ahok (penistaan agama Islam) mengancam perpecahan NKRI," tegas Rico.(yn)[ts]
Pasalnya, menurut Rico, keinginan banyak orang agar Ahok dipenjara bukan semata-mata dia berstatus terdakwa kasus penistaan agama dengan ancaman hukuman diatas lima tahun.
Namun, kata dia, Ahok memang layak dibui lantaran terseret sejumlah kasus dugaan korupsi di Pemprov DKI. Bahkan diantaranya sudah ditangani aparat penegak hukum.
"Sebut saja kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras, pembelian lahan Rusun Cengkareng, Reklamasi Teluk Jakarta serta penyalahgunaan dana CSR (corporate social responsibility)," kata Rico kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (24/12/2016).
Bahkan, yang terbaru Ahok nyaris mengemplang keuangan daerah hingga Rp 479 miliar karena ngotot membeli lahan eks Kedubes Inggris. Padahal faktanya lahan tersebut milik pemerintah pusat yang disewakan kepada Kedubes Inggris sejak 1961 silam.
Tragisnya, dari sederet kasus hukum yang mencuat, Ahok seolah selalu berupaya memberikan kesan kepada masyarakat bahwa ia tidak mengetahui sama sekali terjadinya kongkalikong antara oknum di Pemprov dengan pihak penjual lahan.
Atas kejadian tersebut, Ahok pun dengan gegap gempita akhirnya memecat para anak buahnya atas tudingan maling.
"Strategi Ahok berusaha 'main cantik' agar tampak selalu bersih di masyarakat," ungkap Rico.
Disisi lain, lanjut Rico, apabila kemarin PDI Perjuangan mengusung Djarot Saiful Hidayat menjadi calon gubernur DKI, maka kemungkinan besar dapat meraup suara mayoritas.
"Sayangnya PDI Perjuangan malah melirik Ahok yang bukan kader sendiri serta memiliki resistensi besar dan terakhir, mulut Ahok (penistaan agama Islam) mengancam perpecahan NKRI," tegas Rico.(yn)[ts]
Loading...
