Loading...
NASIONAL.INFO - Kerja sama militer Indonesia dengan Australia dihentikan sementara setelah muncul kasus penghinaan terhadap Pancasila di markas pasukan khusus mereka di Kota Perth.
Menteri Pertahanan Australia Marise Payne kemarin sudah menyampaikan permohonan maaf dan menyesalkan kejadian ini. Payne mengatakan materi yang bersifat sensitif bagi Indonesia itu kini sudah dicabut dari markas militer di Perth, seperti dilansir Financial Review, Kamis (5/1).
Koran Sydney Morning Herald dua hari lalu memuat tulisan seorang koresponden Fairfax di Indonesia bernama Jewel Topsfield yang di dalam tulisannya bernada menyesalkan penghentian kerja sama militer itu. Apalagi hal itu menurut dia dilakukan secara sepihak oleh Panglima Gatot Nurmantyo. Topsfield menulis juru bicara presiden mengatakan keputusan itu tidak dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Artikel Topsfield itu bahkan berjudul "Mengapa Jenderal Gatot memutus hubungan militer dengan Australia". Dalam tulisannya Topsfield seperti ingin mencari tahu ada apa di balik penghentian kerja sama militer ini oleh Jenderal Gatot.
Masih menurut dia, keputusan untuk memutus kerja sama militer selayaknya dilakukan oleh menteri pertahanan atau menteri luar negeri.
Topsfield kemudian tiba-tiba mengutip seorang sumber yang seolah mengatakan Jenderal Gatot telah melampaui kewenangannya.
"Gatot punya ambisi jadi presiden atau wakil presiden,: kata sumber Topsfield. "Di saat yang sama banyak orang di militer Indonesia yang tidak suka dengan Gatot. Isu ini jadi cara yang bagus buat dia untuk mengharumkan namanya."
Topsfield kemudian mengutip pernyataan pengamat keamanan dari Universitas Deakin, Damien Kingsbury, yang mengatakan keputusan sepihak Gatot memutus kerja sama militer tanpa seizin presiden tidak lazim terjadi dalam suatu hubungan bilateral.
"Itu sangat aneh. Dia pasti tahu apa dampak dari keputusannya itu dalam hubungan bilateral," kata Kingsbury.
"Jadi keputusan ini menimbulkan pertanyaan soal apa yang sedang dituju oleh Gatot. Apakah murni karena kasus penghinaan atau ada maksud lain."
Gatot Bantah Ingin Jadi Presiden
Sebelum kasus dengan Australia mencuat, Gatot menegaskan dirinya pernah bersumpah saat dilantik menjadi perwira TNI, pada 15 Maret 1982. Sumpah diucapkan di atas Alquran, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta taat pada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusannya.
"Sebagai Panglima TNI, atasan saya adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, selaku Panglima Tertinggi TNI. Oleh sebab itu, saya harus taat dan loyal kepada Presiden," tegas Gatot dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/11).
Menurutnya, jika dirinya sebagai prajurit aktif punya hasrat jadi presiden sama saja melanggar sumpah. Gatot mengatakan, Presiden telah memerintahkan untuk menjaga dan mengelola ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.
"Saya lebih baik menjadi tumbal untuk melaksanakan tugas menjaga ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, daripada saya menjadi Presiden," tegas Gatot saat menjadi narasumber di salah satu televisi swasta.
"Umur saya sudah 56 tahun. Kata pak ustaz kehidupan di dunia ini hanya sekejap mata saja dan kehidupan pribadi ada di akhirat," tambahnya.
Mantan Pangkostrad itu menegaskan TNI sebagai garda terdepan siap menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih lanjut Gatot menyampaikan bahwa, Indonesia adalah negara muslim demokratis. Islam di Indonesia adalah Islam yang Rahmatan Lil Alamin.
"Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an harus kita sadari semua, karena Indonesia tanpa umat muslim itu bukan Indonesia dan Indonesia tanpa umat Kristen, umat Katholik, umat Hindu dan umat Budha, itu juga bukan Indonesia," tandasnya. [konfrontasi]
[mr/mdk]
Menteri Pertahanan Australia Marise Payne kemarin sudah menyampaikan permohonan maaf dan menyesalkan kejadian ini. Payne mengatakan materi yang bersifat sensitif bagi Indonesia itu kini sudah dicabut dari markas militer di Perth, seperti dilansir Financial Review, Kamis (5/1).
Koran Sydney Morning Herald dua hari lalu memuat tulisan seorang koresponden Fairfax di Indonesia bernama Jewel Topsfield yang di dalam tulisannya bernada menyesalkan penghentian kerja sama militer itu. Apalagi hal itu menurut dia dilakukan secara sepihak oleh Panglima Gatot Nurmantyo. Topsfield menulis juru bicara presiden mengatakan keputusan itu tidak dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Artikel Topsfield itu bahkan berjudul "Mengapa Jenderal Gatot memutus hubungan militer dengan Australia". Dalam tulisannya Topsfield seperti ingin mencari tahu ada apa di balik penghentian kerja sama militer ini oleh Jenderal Gatot.
Masih menurut dia, keputusan untuk memutus kerja sama militer selayaknya dilakukan oleh menteri pertahanan atau menteri luar negeri.
Topsfield kemudian tiba-tiba mengutip seorang sumber yang seolah mengatakan Jenderal Gatot telah melampaui kewenangannya.
"Gatot punya ambisi jadi presiden atau wakil presiden,: kata sumber Topsfield. "Di saat yang sama banyak orang di militer Indonesia yang tidak suka dengan Gatot. Isu ini jadi cara yang bagus buat dia untuk mengharumkan namanya."
Topsfield kemudian mengutip pernyataan pengamat keamanan dari Universitas Deakin, Damien Kingsbury, yang mengatakan keputusan sepihak Gatot memutus kerja sama militer tanpa seizin presiden tidak lazim terjadi dalam suatu hubungan bilateral.
"Itu sangat aneh. Dia pasti tahu apa dampak dari keputusannya itu dalam hubungan bilateral," kata Kingsbury.
"Jadi keputusan ini menimbulkan pertanyaan soal apa yang sedang dituju oleh Gatot. Apakah murni karena kasus penghinaan atau ada maksud lain."
Gatot Bantah Ingin Jadi Presiden
Sebelum kasus dengan Australia mencuat, Gatot menegaskan dirinya pernah bersumpah saat dilantik menjadi perwira TNI, pada 15 Maret 1982. Sumpah diucapkan di atas Alquran, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta taat pada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusannya.
"Sebagai Panglima TNI, atasan saya adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, selaku Panglima Tertinggi TNI. Oleh sebab itu, saya harus taat dan loyal kepada Presiden," tegas Gatot dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/11).
Menurutnya, jika dirinya sebagai prajurit aktif punya hasrat jadi presiden sama saja melanggar sumpah. Gatot mengatakan, Presiden telah memerintahkan untuk menjaga dan mengelola ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.
"Saya lebih baik menjadi tumbal untuk melaksanakan tugas menjaga ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, daripada saya menjadi Presiden," tegas Gatot saat menjadi narasumber di salah satu televisi swasta.
"Umur saya sudah 56 tahun. Kata pak ustaz kehidupan di dunia ini hanya sekejap mata saja dan kehidupan pribadi ada di akhirat," tambahnya.
Mantan Pangkostrad itu menegaskan TNI sebagai garda terdepan siap menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih lanjut Gatot menyampaikan bahwa, Indonesia adalah negara muslim demokratis. Islam di Indonesia adalah Islam yang Rahmatan Lil Alamin.
"Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an harus kita sadari semua, karena Indonesia tanpa umat muslim itu bukan Indonesia dan Indonesia tanpa umat Kristen, umat Katholik, umat Hindu dan umat Budha, itu juga bukan Indonesia," tandasnya. [konfrontasi]
[mr/mdk]
Loading...
