Loading...
NASIONAL.INFO - Dua tahun lebih pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan dan sudah 14 paket kebijakan ekonomi diterbitkan. Sayangnya, ke-14 paket kebijakan hanya lips sevice karena belum efektif dirasakan oleh masyakarat.
Penilaian ini disampaikan oleh ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/12).
Menurut dia, meski pemerintah pusat menggelontorkan aneka kebijakan untuk membangkitkan gairah perekonomian nasional, pemerintah daerah justru berlomba menimbun uang di bank. Akibatnya, ada kesenjangan kebijakan antara pusat dan daerah dalam persoalan ekonomi yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat dan pengusaha.
Data yang dirilis oleh pemerintah pusat menyebutkan bahwa serapan anggaran di beberapa daerah sangat jauh dari target. Hingga Juni ini, anggaran yang belum terpakai sebesar Rp 214 triliun. Per 31 Maret 2016, serapan anggaran hanya 8 persen di tingkat kabupaten/kota dan 8,3 persen di level provinsi. Di sisi lain, target yang ingin dicapai adalah 20 persen.
"Adapun Provinsi Jawa Barat, walaupun berada di atas rata-rata nasional, tetap jauh dari pencapaian ideal. Jawa Barat berada di posisi ke-14, dengan serapan anggaran 10 persen, kalah jauh dibanding Provinsi Lampung (16 persen) dan Jawa Timur (17 persen)," bebernya. [ysa] [rmol]
Penilaian ini disampaikan oleh ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/12).
Menurut dia, meski pemerintah pusat menggelontorkan aneka kebijakan untuk membangkitkan gairah perekonomian nasional, pemerintah daerah justru berlomba menimbun uang di bank. Akibatnya, ada kesenjangan kebijakan antara pusat dan daerah dalam persoalan ekonomi yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat dan pengusaha.
Data yang dirilis oleh pemerintah pusat menyebutkan bahwa serapan anggaran di beberapa daerah sangat jauh dari target. Hingga Juni ini, anggaran yang belum terpakai sebesar Rp 214 triliun. Per 31 Maret 2016, serapan anggaran hanya 8 persen di tingkat kabupaten/kota dan 8,3 persen di level provinsi. Di sisi lain, target yang ingin dicapai adalah 20 persen.
"Adapun Provinsi Jawa Barat, walaupun berada di atas rata-rata nasional, tetap jauh dari pencapaian ideal. Jawa Barat berada di posisi ke-14, dengan serapan anggaran 10 persen, kalah jauh dibanding Provinsi Lampung (16 persen) dan Jawa Timur (17 persen)," bebernya. [ysa] [rmol]
Loading...
